Poros Maritim

Dengan bentang pantai hampir 99.093 kilometer atau terpanjang kedua di dunia dan 70 persen wilayahnya adalah laut, Indonesia hendak mengukuhkan diri sebagai poros maritim dunia. Potensi ekonomi yang tersimpan di dalamnya sungguh luar biasa. Badan Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebut bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India.

Perairan Indonesia juga menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat sekitar 40 cekungan minyak. Dari potensi tersebut, sejauh ini baru sekitar 10 persen yang telah dieksploitasi. Belum lagi kekayaan biota laut yang tak ternilai. FAO bahkan pernah menyebut potensi ekonomi kelautan di Indonesia bisa mencapai US$ 3-5 triliun.

Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia sama sekali belum memberdayakan potensi maritim yang dimiliki. Dari hasil perikanan saja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengungkap bahwa setidaknya Rp 300 triliun hasil laut kita dicuri setiap tahun.

Kita tahu bahwa kekayaan di laut bukan semata hasil perikanan dan biota laut. Potensi yang bisa diberdayakan dan dioptimalkan meliputi wisata bahari, industri perkapalan, industri bioteknologi kelautan, energi kelautan, mineral laut, industri pertahanan, dan berbagai turunan industri maritim lainnya. Jika ini dikelola dan dikembangkan secara serius, Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan poros maritim dunia itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah menyusun konsep tol laut. Sasaran utama dari konsep tol laut adalah meningkatkan konektivitas antarpulau, menggali potensi ekonomi di setiap pulau, serta memangkas biaya logistik yang saat ini cukup mahal. Saat ini, biaya logistik masih sekitar 24,5 persen dari produk domestik bruto dan akan dipangkas ke level 15 persen.

Untuk mewujudkan tol laut, pemerintah akan mengembangkan dan meng-upgrade 24 pelabuhan agar menjadi pelabuhan supermodern. Modernisasi pelabuhan diharapkan mampu memangkas waktu bongkar muat (dwelling time) dari 6-7 hari menjadi 3 hari. Pemerintah juga akan mengembangkan armada pelayaran yang ada. Armada pelayaran diharapkan tumbuh dari 10 persen menjadi 30 persen. Selain itu, pemerintah bakal mengembangkan industri galangan kapal yang tersebar di Batam dan sejumlah pulau. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah insentif untuk mendukung industri galangan kapal nasional tersebut.

Semua target yang ambisius itu tentu saja tidak semudah membalikkan tangan untuk menggapainya. Tantangannya sungguh berat mengingat orientasi pembangunan di Indonesia selama ini cenderung lebih ke darat, bukan laut. Butuh perubahan paradigma dan pola berpikir (mindset). Perlu kemauan politis yang kuat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Guna mengoptimalkan dan memberdayakan potensi ekonomi maritim nasional, diperlukan perbaikan infrastruktur laut secara masif, peningkatan kualitas maupun jumlah sumber daya manusia (SDM), modernisasi teknologi dan inovasi, serta pendanaan yang berkesinambungan dari APBN.

Optimalisasi potensi ekonomi maritim juga perlu dukungan dari sisi pertahanan. Kekayaan laut harus benar-benar dijaga, karena itu dibutuhkan sistem pertahanan dan sistem pengamanan laut yang kuat. Hal ini penting untuk mencegah penjarahan dan perampokan oleh pihak asing terhadap kekayaan laut nasional.

Beragam aksi dan kebijakan untuk mengurangi pencurian kekayaan laut telah ditunjukkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Mulai dari moratorium izin kapal asing, larangan alih muatan kapal di tengah laut, larangan penggunaan alat penangkap ikan jenis tertentu, dan berbagai kebijakan yang membuat mafia laut mati kutu.

Namun, protes terhadap kebijakan tersebut merebak. Para pengusaha dan cukong menggunakan nelayan sebagai tameng untuk menentang kebijakan itu. Sebagian anggota DPR juga ikut bermain. Mereka menuntut berbagai kebijakan tersebut dicabut. Pemerintah tidak boleh mundur sejengkal pun dan jangan mudah dikelabui.

Perjuangan untuk mewujudkan kejayaan di sektor maritim sungguh tidak ringan. Tantangan dan perlawanan bukan hanya bersumber dari dalam negeri, tapi juga dari eksternal. Negara lain tidak akan rela apabila Indonesia unggul di sektor kemaritiman. Banyak negara yang berupaya menjegal langkah Indonesia mewujudkan mimpi sebagai poros maritim dunia.

Sumber: BeritaSatu.com